Swara Network
Penenggelaman Empat Kapal Asing Asal Vietnam, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. (Foto : Humas KEJARI Batam)

Empat Kapal Asing Milik Vietnam Ditenggelamkan

SWARA NETWORK | Empat unit kapal asing asal Vietnam ditenggelamkan oleh Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Rabu, (03/03/2021).

Kapuspenkum RI, Leonard Ezer Simanjuntak, saat acara seremonial di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam mengatakan, empat kapal tersebut merupakan barang bukti perkara tindak pidana perikanan.

Ke empat kapal asing asal Vietnam yang dimusnahkan dengan cara ditenggelamkan tersebut, merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht),” kata Leonard.

Adapun 4 unit kapal yang ditenggelamkan, yaitu, 1 unit kapal ikan asing KG 95786 TS,1 unit kapal ikan asing BD 30919 TS, 1 unit kapal ikan asing BD 30942 TS, dan 1 unit kapal ikan asing PAF 4696.

Cara penenggelaman dilakukan dengan pemotongan tiang palka, pemotongan haluan kemudian dimasukkan ke dalam lambung kapal, dan dilakukan cor randemix. Selanjutnya bangkai kapal diisi air menggunakan kapal pompom, hingga kapal tenggelam,” ungkap Leonard seperti dikutip dari prosesnews.id

Menurut Kapusppenkum, proses penenggelaman seperti itu, sengaja dilakukan. Karena dinilai lebih efektif, serta ramah lingkungan. Dengan begitu kata dia, terumbu karang dan biota laut akan tetap terjaga.

Dalam kesempatan itu, Kejari Batam turut mengucapkan terima kasih kepada para stakeholder. Khususnya para penegak hukum yang turut serta, dalam pemberantasan tindak pidana umum perikanan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Batam.

“Karena berhasilnya penanganan perkara tindak pidana umum perikanan ini, tidak terlepas dari soliditas dan kerja sama yang baik diantara aparat penegak hukum,” ucap Kejari Batam.

Dijelaskannya, kegiatan eksekusi kapal sendiri, adalah bagian dari kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

REDAKSI SWARA

Berita Lainnya